Jakarta. Aksi Buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day juga menuntut pembatalan perjanjian perdagangan bebas dengan China yang masuk dalam kerangka perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
"Batalkan perjanjian perdagangan bebas dengan China (ACFTA), karena telah melumpuhkan ekonomi rakyat dalam seluruh sektor ekonomi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Bambang Wirahyoso, dalam aksi buruh di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu, 1 Mei 2011.
Selain menuntut pembatalan ACFTA, aksi buruh di depan gedung DPR ini juga meminta legislatif segera mengesahkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Aksi buruh juga meminta diberantasnya mafia hukum di Mahkamah Agung, terutama yang terkait hukum hubungan industrial.
Mengenai pembatalan ACFTA, seperti dikabarkan sebelumnya, beberapa waktu lalu Menteri Perindustrian MS Hidayat juga sudah melaporkan perjanjian dagang dengan China telah menurunkan produksi dalam negeri sebesar 25 persen.
Faktor ketidaksiapan para pengusaha lokal, terutama dalam hal daya saing produk, menjadi salah satu penyebab. Banyaknya penyelundupan juga ikut memperparah kondisi pasar domestik.
Namun, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan masalah perdagangan dengan China, Indonesia tidak mungkin memutar kembali waktu. Hatta justru menilai ini, ACFTA menjadi momentum untuk industri dalam negeri meningkatkan daya saing produknya.
Mengenai revisi perjanjian ACFTA, Menko Perekonomian maupun Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan hal yang senada. Merevisi ACFTA agak sulit karena berkaitan dalam kerangka ASEAN. Namun, jika perjanjian dagang bilateral RI-China masih dimungkinkan. (art)
Sumber: VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar